KOMPAS.COM - Not Found

Harian Kompas  |  Kompas TV

Kamis, 14 November 2013

Ikuti Tur | Register

Get Personalized Here!

 |  Sign In

• Channel
• Channel

• News
• Ekonomi
• Bola
• Tekno
• Entertainment
• Otomotif
• Health
• Female
• Travel
• Properti
• Foto
• Video
• Forum
• Kompasiana

KOMPAS.com tidak dapat menampilkan link yang Anda tuju saat ini

Silakan tunggu beberapa saat lalu refresh halaman ini atau gunakan fasilitas search di bawah ini untuk mencari berita KOMPAS.com

Go

• News
• Nasional
• Regional
• Megapolitan
• Internasional

• Olah Raga
• Sains
• Edukasi
• Infografis
• Surat Pembaca

• Ekonomi
• Bola
• Tekno
• Entertainment
• Otomotif
• Health

• Female
• Travel
• Properti
• Foto
• Video
• Forum

• Grazera
• Kompasiana
• KompasKarier.com
• Midazz

• SCOOP
• Urbanesia
• MakeMac

• About Us
• -
• Advertise
• -
• Policy
• -
• Pedoman Media Siber
• -
• Career
• -
• Contact Us
• -
• RSS
• -
• Site Map

©2008 - 2013 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19.15 | 0 komentar | Read More

KOMPAS.COM - Not Found

Harian Kompas  |  Kompas TV

Rabu, 13 November 2013

Ikuti Tur | Register

Get Personalized Here!

 |  Sign In

• Channel
• Channel

• News
• Ekonomi
• Bola
• Tekno
• Entertainment
• Otomotif
• Health
• Female
• Travel
• Properti
• Foto
• Video
• Forum
• Kompasiana

KOMPAS.com tidak dapat menampilkan link yang Anda tuju saat ini

Silakan tunggu beberapa saat lalu refresh halaman ini atau gunakan fasilitas search di bawah ini untuk mencari berita KOMPAS.com

Go

• News
• Nasional
• Regional
• Megapolitan
• Internasional

• Olah Raga
• Sains
• Edukasi
• Infografis
• Surat Pembaca

• Ekonomi
• Bola
• Tekno
• Entertainment
• Otomotif
• Health

• Female
• Travel
• Properti
• Foto
• Video
• Forum

• Grazera
• Kompasiana
• KompasKarier.com
• Midazz

• SCOOP
• Urbanesia
• MakeMac

• About Us
• -
• Advertise
• -
• Policy
• -
• Pedoman Media Siber
• -
• Career
• -
• Contact Us
• -
• RSS
• -
• Site Map

©2008 - 2013 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19.15 | 0 komentar | Read More

Dua Phablet Quad-core Rp 2 Jutaan di Indocomtech

JAKARTA, KOMPAS.com - Vendor ponsel pintar asal Indonesia memanfaatkan pameran Indocomtech 2013 sebagai ajang pamer phablet terbarunya. Dua vendor asal Indonesia yang diketahui mulai menjual perangkat tersebut adalah Mito Mobile dan Evercoss.

Mito menamakan produk besutan mereka sebagai A95. Sementara, phablet buatan Evercoss dinamakan sebagai A66.

Kedua produk ini memiliki beberapa kesamaan, yaitu bentang layar 5 inci dan prosesor quad-core.

Mito A95

Perangkat yang satu ini memiliki ukuran layar 5 inci yang mendukung resolusi 1280 x 720 piksel. Untuk melindungi layarnya dari goresan, layar A95 dibalut dengan lapisan pelindung Dragon Trail.

Dari segi spesifikasi hardware, ia dilengkapi dengan prosesor buatan Mediatek MT6589 Cortex-A7 quad-core berkecepatan 1,2 GHz. Prosesor ini dikombinasikan dengan RAM 1 GB, memori internal 4 GB, dan pengolah grafis PowerVR SGX 544MP.

Dari sisi multimedia, Mito A95 dibekali kamera utama 8 megapiksel dengan lampu flash dan kamera depan beresolusi 1,3 megapiksel.

Produk yang satu ini berjalan di sistem operasi Android 4.2 Jelly Bean.

Mito A95 dapat ditemukan di pameran Indocomtech 2013 dengan harga Rp 2,5 juta.

Evercoss A66

Phablet besutan perusahaan yang sebelumnya bernama Cross ini juga memiliki bentang layar 5 inci. Layar ini mendukung resolusi QHD 540 x 960 piksel. Jenis layar yang digunakan adalah IPS.

Layar tersebut diberi pelindung anti-gores yang dinamakan sebgai Rhino Screen. Lapisan ini diklaim dapat melindungi layar dari goresan, meskipun terus beradu dengan kunci di saku celana.

Dari segi spesifikasi hardware, produk ini dilengkapi prosesor quad-core 1,2 GHz, memori internal 4 GB, dan RAM 512 MB.

Kamera utama dari perangkat ini memiliki sensor gambar 13 megapiksel, dilengkapi lampu flash LED. Sementara, kamera depannya sebesar 3 megapiksel.

Produk yang satu ini juga berjalan di sistem operasi Andoroid 4.2 Jelly Bean.

Evercoss A66 dibanderol dengan harga Rp 2 juta di ajang Indocomtech 2013.

20.15 | 0 komentar | Read More

Perkuat Kemandirian Pangan, Pemerintah Bentuk Rencana Aksi Bukittinggi

PADANG, KOMPAS.com - Sebagai upaya memperkuat kemandirian pangan, pemerintah membentuk Rencana Aksi Bukittinggi. Rencana Aksi Bukittinggi ini disusun dua hari sebelum acara puncak Peringatan Hari Pangan Sedunia, yakni tanggal 29 Oktober 2013 dalam Rapat Kabinet Terbatas Diperluas yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Rapat itu melibatkan mrlibatkan para menteri terkait, para pimpinan lembaga pemerintahan non kementerian, para gubernur, dan para pimpinan dunia usaha. "Upaya memperkuat kemandirian pangan harus kita lakukan. Saya sendiri dua hari yang lalu memimpin Rapat Kabinet Terbatas Diperluas di Bukittingi untuk menyusun rencana aksi peningkatan produksi pangan, terutama lima bahan pangan strategis, yaitu beras, kedelai jagung, gula, dan daging sapi," jelas SBY pada pidato dalam acara Peringatan Hari Pangan Sedunia di Padang, Kamis (31/10/2013).

Selain menyusun Rencana Aksi Bukittinggi, dalam rapat kabinet tersebut juga dibahas mengenai upaya menjaga kecukupan serta stabilitas harga bawang merah, bawang putih, dan cabai. Adapun Rencana Aksi Bukittinggi ini menurut SBY akan dilaksanakan tahun ini juga.

Lebih lanjut, SBY menjelaskan, Rencana Aksi Bukittinggi merupakan program akselerasi untuk meningkatkan kemandirian pangan. Melalui program ini, lanjutnya, pemerintah yakin Indonesia akan mandiri dan tak terpengaruh guncangan gejolak harga pangan dunia.

Hal tersebut semakin penting karena ke depan Indonesia akan dihadapkan pada peningkatan permintaan bahan pangan. Penyebabnya tak hanya karena pertambahan jumlah penduduk, namun juga meningkatnya jumlah golongan masyarakat menengah.

"Permintaan paling meningkat tidak saja karena pertambahan penduduk di negeri kita menuju ke angka 250 juta, tetapi juga jumlah masyrakat kelas menengah kita yang semakin besar dari 50 juta dua tahun lalu, konon tahun 2030 akan mencapai 135 juta," ujar SBY.

Editor : Erlangga Djumena

20.15 | 0 komentar | Read More

Israel Bungkam Soal Ledakan di Markas Militer Suriah

BEIRUT, KOMPAS.COM - Sejumlah laporan tentang ledakan di sebuah markas militer Suriah pada Rabu (30/10) malam telah mendorong spekulasi adanya serangan baru Israel terhadap Suriah. Namun para pejabat Israel tidak mengkonfirmasi sebuah laporan CNN bahwa jet tempur negara itu telah melakukan serangan tersebut.

CNN mengutip seorang pejabat AS yang tak disebutkan namanya pada Kamis yang mengatakan bahwa sejumlah pesawat tempur Israel menyerang sebuah markas militer Suriah di dekat pelabuhan Latakia. Namun para pejabat Israel menolak untuk berkomentar. "Kami tidak akan mengomentari laporan tersebut," kata seorang juru bicara Kementerian Pertahanan Israel.

Seorang pejabat Israel, yang berbicara dengan syarat tidak diungkap namanya, mengatakan ia berpikir bahwa Israel memang melakukan serangan itu. Namun dia menekankan bahwa dirinya tidak sepenuhnya yakin tentang hal itu.

Israel telah berulang kali memperingatkan bahwa pihaknya siap menggunakan kekuatan untuk mencegah senjata canggih, terutama dari Iran, berada ditangan kelompok gerilyawan Syiah Libanon melalui Suriah. Israel telah melakukan sejumlah serangan udara di Suriah pada awal tahun ini.

Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia, yang mengumpulkan laporan dari para aktivis oposisi, mengatakan bahwa pada Rabu malam telah terjadi ledakan di pangkalan pertahan udara Suriah di dekat Jableh, di Provinsi Latakia yang terletak di pesisir Laut Tengah.

Militer Libanon mengatakan, enam jet tempur Israel terbang di atas wilayah Lebanon pada Rabu. Serangan udara Israel atas Lebanon sering terjadi, tetapi jumlah jet sebanyak itu di masa lalu biasanya menjadi indikasi adanya serangan militer terhadap Suriah.

Editor : Egidius Patnistik

20.15 | 0 komentar | Read More

Diprotes, Istri Caleg-Suami Calon Anggota KPU

KEFAMENANU, KOMPAS.com - Koalisi Biinmafo Untuk Demokrasi yang merupakan gabungan dari LSM, ormas dan partai politik yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, melayangkan protes kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTT.

Protes terkait adanya salah seorang calon anggota KPU Kabupaten TTU yang diloloskan dalam daftar 10 besar, ternyata istrinya masuk dalam daftar calon legislatif (Caleg) dari PDI Perjuangan.

Koordinator koalisi, Viktor Manbait, Kamis (31/10/2013) mengatakan, aksi protes tersebut dilayangkan dalam bentuk surat yang berisi masukan masyarakat atas proses seleksi calon anggota KPU Kabupaten TTU tahun 2013.

"Kami dari LSM, Ormas dan delapan parpol peserta pemilu yang tergabung dalam koalisi Biinmafo untuk demokrasi, ajukan keberatan ke KPU Provinsi NTT dan Bawaslu NTT atas lolosnya Donatus Kolo dalam 10 calon sebagai anggota KPU Kabupaten TTU yang akan di fit dan proper test oleh KPU Provinsi NTT dan ditetapkan lima nama anggota terpilih," kata Viktor.

"Syarat universal bagi institusi penyelenggara pemilu adalah independensi, harus menjadi jiwa dan roh dalam eksistensi diri setiap anggota KPUD, sebagai bukti penegasan dan pertanggung jawaban moral untuk mengawal proses demokrasi menjadi bersih dan berkualitas tanpa intervensi," kata dia.

"Namun oleh tim seleksi, malah meloloskan satu calon anggota bernama Donatus Kolo, yang istrinya bernama Imelda Agnes Kosat, sebagai Caleg dari PDIP daerah pemilihan I," ungkap Viktor.

Fakta ini, kata Viktor, telah memastikan bahwa yang bersangkutan 100 persen tidak akan menegakan independensi lembaga sebagai syarat universal. "Agar komitmen bersama tentang cita-cita melahirkan pemilu yang bersih, jujur, adil dan berkualitas tidak dinodai, maka pesan kami rakyat TTU, supaya yang bersangkutan atas nama Donatus Kolo harus digugurkan," tegasnya.

Editor : Glori K. Wadrianto

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

20.15 | 0 komentar | Read More

Seorang Bocah \"Rebut\" Panggung Paus Fransiskus

VATIKAN, KOMPAS.COM - Ada adegan lucu dan menggemaskan terjadi saat perayaan Hari Keluarga di Vatikan akhir pekan lalu. Seorang bocah laki-laki mencuri perhatian dengan naik ke panggung di mana Paus Fransiskus berada dan tidak mau turun lagi walau dirayu.

Paus sedang memberikan wejangan kepada rombongan keluarga di Vatikan ketika anak itu berjalan ke atas panggung. Bocah yang hanya diidentifikasi hanya sebagai 'anak laki-laki berbaju kuning' itu menatap Paus Fransiskus ketika dia berbicara kepada kerumunan orang di Lapangan Santo Petrus, lapor CBS.

Walau ada sejumlah upaya dari para pembantu Paus untuk membujuk bocah itu agar turun dari panggung, ia menolak. Dia tampak tidak terganggu dengan audiens yang besar. Bocah itu dengan gembira berdiri di samping Paus dan kemudian memeluk kakinya. Paus menanggapi dengan menepuk-nepuk kepalanya.

Bocah yang berani itu kemudian melambaikan tangan ke arah audiens dan bahkan membimbing seorang gadis kecil untuk menerima hadiah sebelum ia sendiri duduk di kursi Paus.

Dalam pesannya, Paus 76 tahun itu mengatakan orang harus mengucapkan 'terima kasih' lebih sering dan berbicara tentang bagaimana orang merawat keluarga mereka.

Paus kelahiran Buenos Aires, Argentina, itu memulai jabatan kepausannya pada Maret tahun ini. Dia menggantikan Paus Benediktus XVI asal Jerman yang mengundurkan diri Februari.

Editor : Egidius Patnistik

20.15 | 0 komentar | Read More

Giliran Ajudan Ratu Atut Diperiksa KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan ajudan atau sekretaris pribadi Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang bernama Linda dan Risa, Kamis (31/10/2013).

Keduanya akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap sengketa pemilihan kepala daerah di Lebak, Banten.

Kasus ini melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif, Akil Mochtar, pengacara Susi Tur Andayani, serta Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan yang merupakan adik Atut. "Ajudan Gubernur Banten diperiksa sebagai saksi," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha.

Selain Linda dan Risa, KPK menjadwalkan dua saksi lainnya dari pihak swasta, yakni Ade Yunus dan Danny Ghandama.

Terkait penyidikan kasus ini, KPK telah memeriksa Atut sebagai saksi. Seusai diperiksa selama kurang lebih delapan jam, Atut enggan berkomentar. *Atut diduga perintahkan suap* Sebelumnya KPK juga meminta pencegahan Atut kepada Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

Pencegahan terhadap Atut untuk bepergian ke luar negeri itu berlaku sejak 3 Oktober 2013 untuk jangka waktu enam bulan ke depan. KPK menduga perintah penyuapan oleh Wawan datang dari Atut.

Wawan adalah tim sukses pasangan calon bupati Lebak yang diusung Partai Golkar, yakni Amir Hamzah dan Kasmin bin Saelan. Diduga, Wawan hendak menyuap Akil melalui Susi terkait gugatan hasil Pilkada Lebak yang diajukan Amir dan Kasim ke MK.

Pilkada Lebak dimenangi oleh pasangan Iti Octavia dan Ade Sumardi yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. KPK menemukan uang Rp 1 miliar di rumah orangtua Susi di Tebet, Jakarta Selatan, dalam operasi tangkap tangan, Rabu (2/10/2013).

Uang yang diduga berasal dari Wawan ini hendak diberikan kepada Akil. KPK pun mengantongi bukti komunikasi aktif antara Atut dan Akil.

Editor : Glori K. Wadrianto

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

20.15 | 0 komentar | Read More

Seragam Tim Olimpiade AS Harus Buatan Lokal

NEW YORK, Kompas.com - Produsen pakaian Ralph Lauren Corp menegaskan seragam kontingen AS ke Olimpiade musim dingin di Sochi, Rusia 2014 mendatang dibuat di dalam negeri.

Hal ini diungkap  mereka saat peluncuran seragam kontingen dalam tiga kombinasi warna merah, putih dan biru di layar stasiun televisi NBC, Selasa.   Mereka juga memperkenalkan 40 rekanan dalam negeri dalam membuat seragam kontingen tersebut.

Pihak Ralph Lauren harus melakukan hal ini setelah adanya gelombang kritik yang menyebut seragam kontingen AS di beberapa olimpiade musim panas dan dingin sebelumnya diproduksi di China.

Kritik ini dilontarkan  enam senator Demokrat beberapa hari sebelum keberangkatan tim AS ke Olimpiade musim panas di London pada 2012 lalu.

Film yang ditunjukkan melalui NBC memperlihatkan proses pembuatan seragam kontingen sejak  bahan mentah yang diambil dari peternakan domba di Oregon yang telah berusia 142 tahun.

Ralph Lauren mendapat kontrak pembuatan seragam kontingen sejak Olimpiade Beijing 2008. Untuk Olimpiade musim dingin di Sochi 2014, mereka memproduski 65.ooo item buat 650 atlet untuk dikenakan saat upacara pembukaan dan penutupan

Editor : Tjahjo Sasongko

20.15 | 0 komentar | Read More

Revisi UU, Pemeriksaan Anggota DPR Harus dengan Izin Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemeriksaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat oleh aparat penegak hukum harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden. Hal itu kembali diatur dalam Revisi Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Pengaturan itu tertuang dalam Pasal 220. Di ayat 1 tertulis, Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden.

RUU MD3 menghapus ayat 2 yang berbunyi Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.

Jadi, jika RUU MD3 disahkan, pemeriksaan anggota DPR harus ada izin Presiden terlebih dulu. Tidak ada juga batasan bagi Presiden untuk memberikan persetujuan pemeriksaan anggota DPR.

Pengecualian izin Presiden untuk memeriksa anggota DPR diatur dalam ayat 3. Substansinya sama dengan UU MD3, yakni jika anggota DPR tertangkap tangan melakukan tindak pidana atau disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau tidak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Seperti diberitakan, Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan terkait pemeriksaan pejabat dalam judicial review Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

MK memutuskan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah atau wakilnya tidak perlu persetujuan Presiden. MK juga meminta keputusan itu disesuaikan dengan UU MD3.

Sebelum adanya putusan MK, penanganan kasus yang melibatkan pejabat, khususnya terkaitindak pidana korupsi, kerap terhambat lantaran lambannya proses izin dari Presiden. Dengan adanya putusan MK itu, aparat penegak hukum bisa langsung memeriksa para pejabat dalam penyelidikan maupun penyidikan.

Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

20.15 | 0 komentar | Read More