JAKARTA, KOMPAS.com - Ide mengajak organisasi kemasyarakat (ormas) yang diketahui terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan seperti Front Pembela Islam (FPI) dikhawatirkan dapat menjadi bumerang yang merugikan pemerintah. Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada Arie Sudjito mengatakan, kerja sama pemerintah daerah (pemda) dengan FPI dapat menimbulkan resistensi dan perlawanan dari masyarakat.
"Kalau lihat rekam jejak FPI dan pengalaman selama ini, harus disikapi secara kritis. Bukan hanya melihat siapa yang diajak kerja sama, tapi penting untuk membangun value yang sama antara pemerintah dengan ormas yang diajak kerja sama. Jangan justru kerja sama itu jadi bumerang bagi pemerintah," ujar Arie, saat dihubungi, Jumat (25/10/2013).
Pernyataannya itu menanggapi imbauan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi kepada kepala-kepala daerah agar mengajak ormas seperti FPI untuk bekerja sama.
Ia mengatakan, sebelum mengajak FPI bekerja sama, pemda harus menglarifikasi rekam jejak FPI komitmennya terhadap kepentingan publik.
"Itu bagian dari tanggung jawab bagi publik. Jangan sampai menuai resistensi, perlawanan, kecurigaan dan jadi tidak ada dukungan dari publik," lanjut Arie.
Di sisi lain, sebelum melibatkan diri dalam program pemerintahan, FPI harus memberikan klarifikasi kepada publik tentang sejumlah persoalan yang dikaitkan dengan organisasinya. Tanpa itu, katanya, kerja sama dengan FPI akan kontraproduktif.
"Harus diklarifikasi kekerasan yang terkait dengannya pada beberapa kasus. Sebelum ada kerja sama, ada rute yang harus ditempuh sebagai bentuk tanggung jawab," ujarnya.
Arie mengatakan, pernyataannya ini bukan berarti bentuk antipati terhadap organisasi pimpinan Rizieq Shihab itu. "Bukan antiorganisasi, tapi anti pada produksi kekerasan," kata dia.
Menurutnya, kerja sama antara pemda dengan sebuah ormas harus didasari kesamaan nilai antara dua pihak. Sebelum ada imbauan dari Gamawan, kata Arie, pemda di beberapa daerah sudah melakukan kerja sama dengan ormas. Kerja sama itu didasari oleh nilai yang terkait di antara keduanya. Adapun, nilai sebuah ormas dipengaruhi oleh rekam jejaknya.
Gandeng FPI
Sebelumnya, Mendagri Gamawan Fauzi mengimbau kepala daerah menjalin kerja sama dengan FPI. Dalam pembangunan daerah, kata Gamawan, kepala daerah seharusnya tidak alergi dengan organisasi kemasyarakatan (ormas). Menurutnya, FPI merupakan aset bangsa dan kerja sama bisa dilakukan untuk program-program yang baik.
"Kalau perlu dengan FPI juga kerja sama untuk hal-hal tertentu. Iya kan? Kerja sama untuk hal-hal yang baik," ujar Gamawan, dalam sambutannya pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Kawasan Perkotaam Tahun 2013, di Hotel Red Top, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2013).
Seharusnya, lanjut dia, kepala daerah bekerja sama dengan ormas berdasarkan sifat kekhususannya. Menurutnya, kerja sama dapat dilakukan dengan melibatkan ormas yang bersangkutan dalam program yang terkait dengan bidang kerja ormas. Namun, katanya, akibat ada dua atau tiga ormas yang berkinerja tidak baik, akhirnya citra ormas yang baik ikut rusak.
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary
Anda sedang membaca artikel tentang
Kerja Sama Pemda-FPI Bisa Jadi Bumerang untuk Pemerintah
Dengan url
http://civetcoffeedelicious.blogspot.com/2013/10/kerja-sama-pemda-fpi-bisa-jadi-bumerang.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Kerja Sama Pemda-FPI Bisa Jadi Bumerang untuk Pemerintah
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Kerja Sama Pemda-FPI Bisa Jadi Bumerang untuk Pemerintah
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar