JAKARTA, KOMPAS.com - Tidak puas terhadap mekanisme musyawarah rencana pembangunan, jalur kemitraan, dengar pendapat di Balaikota DKI, warga DKI pun menggelar Rembuk Warga Jakarta. Warga ingin dilayani dan suaranya didengar dan dilaksanakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.
Gabungan kelompok warga di Jakarta berharap partisipasi publik dalam pembangunan Kota Jakarta benar-benar terwujud, tidak sekadar formalitas.
Sekitar 43 kelompok masyarakat yang tergabung dalam Rembuk Warga Jakarta menggelar aksi di lapangan Monumen Nasional, Minggu (14/4/2013). Sidik, koordinator acara, mengatakan, ada enam sektor yang harus menjadi perhatian khusus Jokowi selama satu tahun ke depan, yaitu sektor perburuhan, tata kota, transportasi, pelayanan publik, pendidikan, dan tata kelola air.
"Ini merupakan inisiatif warga yang melihat adanya peluang untuk menyampaikan partisipasi warga," kata Sidik.
Soal tata kota, misalnya, Rembuk Warga Jakarta menyoroti masih terjadinya penggusuran, perubahan ruang terbuka hijau menjadi bangunan, permukiman di pinggir kali, dan pembangunan tanpa perizinan. Adapun di sektor transportasi, warga mengkritisi masalah kemacetan parah, angkutan umum yang tidak manusiawi dan belum terintegrasi, serta fasilitas penunjang transportasi umum yang tidak memadai.
Meskipun Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mengeluarkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi siswa kurang mampu, masih banyak persoalan pendidikan yang harus diselesaikan Jokowi-Basuki, seperti penahanan ijazah siswa kurang mampu, penggantian dan perekrutan kepala sekolah yang belum transparan, status guru honorer yang cenderung tidak jelas, dan kekerasan oleh atau terhadap siswa.
Menurut Sidik, sebelumnya warga sulit berkomunikasi tentang persoalan-persoalan semacam itu dengan pemimpin mereka. Publik jarang dilibatkan dalam agenda pembangunan kota.
"Saat merencanakan sesuatu, apakah warga benar-benar diajak? Selama ini banyak yang mengeluh, mereka tidak pernah diajak bicara. Akhirnya ketika pemerintah daerah membuat kebijakan hanya jadi kebijakan elite," ujarnya.
Tidak cukup
Jalur resmi yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta untuk menjaring aspirasi warga adalah musyawarah rencana pembangunan (musrenbang). Namun, musrenbang dinilai belum benar-benar mewakili suara warga.
Pengamat perkotaan Yayat Supriyatna juga menilai, hasil musrenbang selama ini tanpa pengawalan. "Warga banyak yang kecewa karena ide atau usulan mereka sering kandas di jalan dan hilang dalam pembahasan di DPRD," kata Yayat.
Yayat mengatakan, warga seharusnya bisa memonitor setiap ide atau gagasan mereka. Jika tidak disetujui pun harus ada alasan yang jelas yang disampaikan kepada warga. Hasil musrenbang di tingkat provinsi juga harus tersampaikan kepada masyarakat hingga level terbawah. Tugas camat dan lurah untuk menyosialisasikan hasil musrenbang tersebut.
"Harapannya, musrenbang tidak sekadar formalitas belaka. Kalau musrenbang hanya sebatas 'basa-basi', ya enggak ada artinya," kata Yayat.
Musrenbang saat ini menjadi satu-satunya jalur resmi untuk menyampaikan aspirasi publik kepada pemerintah daerah terkait penyusunan anggaran dan rencana kerja pemerintah (RKP). Selain musrenbang, jalur partisipasi publik dapat melalui peran serta masyarakat dalam bentuk kemitraan. Ada kerja sama pemerintah swasta (KPS), program fasilitasi publik untuk lembaga nonpemerintah, lembaga swadaya masyarakat, atau perguruan tinggi.
Warga Jakarta juga sering kali langsung mendatangi Balaikota DKI untuk bertemu langsung dengan Jokowi-Basuki. Mereka membawa beragam persoalan yang dihadapinya. Seperti yang dilakukan warga Guntur, Jakarta Selatan, yang rumahnya digusur untuk pembangunan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemarin siang, mereka mendatangi rumah dinas Jokowi di Jalan Taman Suropati, berharap persoalannya bisa tuntas. (FRO)
Editor :
Hertanto Soebijoto
Anda sedang membaca artikel tentang
Pak Jokowi, Warga Tidak Puas Jalur Resmi
Dengan url
http://civetcoffeedelicious.blogspot.com/2013/04/pak-jokowi-warga-tidak-puas-jalur-resmi.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Pak Jokowi, Warga Tidak Puas Jalur Resmi
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Pak Jokowi, Warga Tidak Puas Jalur Resmi
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar